Senin, 01 April 2013

HUKUM PERIKATAN


HUKUM PERIKATAN

A.     Pengertian Hukum Perikatan
Hukum Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.

B.     Dasar Hukum Perikatan
Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut.
1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).
2. Perikatan yang timbul undang-undang.
     Perikatan yang berasal dari undang-undang dibagi lagi menjadi undang-undang saja dan undang-undang dan perbuatan manusia.
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela ( zaakwarneming).

C.     Azas-Azas Dalam Hukum Perikatan
Azas-azas dalam hukum perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdata, yakni menganut azas kebebasan berkontrak dan azas konsensualisme.
1.    Azas Kebebasan Berkontrak terlihat di dalam Pasal 1338 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2.    Azas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Dengan demikian, azas konsensualisme lazim disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHP Perdata.

D.     Wanprestasi dan Akibat-Akibatnya
Wansprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan.
Akibat-akibat wansprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wansprestasi , dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni
1.              Membayar Kerugian yang Diderita oleh Kreditur (Ganti Rugi)
2.              Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian
3.              Peralihan Risiko

E.      Hapusnya Perikatan
Perikatan itu bisa hapus jika memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan Pasal 1381 KUH Perdata. Ada 10 (sepuluh) cara penghapusan suatu perikatan adalah sebagai berikut:
1.      Pembayaran merupakan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela
2.      Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
3.      Pembaharuan utang
4.   Perjumpaan utang atau kompensasi
5.   Percampuran utang
6.   Pembebasan utang
7.   Musnahnya barang yang terutang
8.   Batal/pembatalan
9.   Berlakunya suatu syarat batal
10. Lewat waktu

Sumber:

HUKUM PERDATA

HUKUM PERDATA

A.     Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia
Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku dan diberlakukan di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia meliputi hukum perdata barat dan hukum perdata nasional. Hukum perdata barat adalah hukum bekas peninggalan kolonia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945. Sedangkan hukum perdata nasional adalah hukum perdata yang diciptakan Pemerintah Indonesia yang sah dan berdaulat.

B.     Sejarah Singkat Hukum Perdata
Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yang disusun berdasarkan hukum Romawi ‘Corpus Juris Civilis’ yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang).

Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813).

Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh MR.J.M. KEMPER disebut ONTWERP KEMPER namun sayangnya KEMPER meninggal dunia 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh NICOLAI yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :
1.      BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda).
2.      WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang]
3.      Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda

C.     Pengertian & Keadaan Hukum Di Indonesia
Yang dimaksud dengan Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan di dalam masyarakat. Mengenai keadaan hukum perdata dewasa ini di Indonesia dapat dikatakan masih bersifat majemuk, yaitu masih beraneka warna. Penyebab dari keanekaragaman ada 2 faktor yaitu:
1.      faktor ethnis disebabkan keanekaragaman hukum adat bangsa Indonesia.
2.     faktor hostia yuridis yang dapat dilihat pada pasal 163.I.S. yang membagi penduduk Indonesia dalam tiga golongan, yaitu:
a.       golongan eropa dan yang dipersamakan.
b.      Golongan bumi putera ( pribumi / bangsa Indonesia asli ) dan yang dipersamakan.
c.       Golongan timur asing ( bangsa cina, India, arab ).

D.     Sistematika Hukum Perdata di Indonesia
Sistematika Hukum Perdata itu ada 2, yaitu sebagai berikut:
1.      Menurut Ilmu Hukum/Ilmu Pengetahuan
a.       Hukum tentang orang/hukum perorangan/badan pribadi (personen recht)
b.      Hukum tentang keluarga/hukum keluarga (Familie Recht)
c.       Hukum tentang harta kekyaan/hukum harta kekayaan/hukum harta benda (vermogen recht)
d.      Hukum waris/erfrecht

2.      Menurut Undang-Undang/Hukum Perdata
a.       Buku I tentang orang/van personen
b.      Buku II tentang benda/van zaken
c.       Buku III tentang perikatan/van verbintenisen
d.      Buku IV tentang pembuktian dan daluarsa/van bewijs en verjaring

Jumat, 08 Maret 2013

PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS HUKUM

PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS HUKUM

A.        Pengertian Hukum

Ada beberapa pengertian hukum, diantaranya:
·        Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.
·      Mr. E.M. Mayers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditinjau kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
·  S.M. Amir, S.H.: hukum adalah peraturan, kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol dan hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

B.        Jenis-Jenis Hukum

Hukum secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat.

·         Hukum Publik
1.      Hukum Tata Negara
Hukum tata negara adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bentuk-bentuk dan susunan negara, alat-alat perlengkapan negara, tugas-tugas negara, serta hubungan alat-alat perlengkapan negara.
2.      Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara)
Hukum tata usaha negara atau disebut juga hukum tata pemerintahan, yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara.
3.      Hukum Pidana
Hukum acara pidana adalah peraturan-peraturan (hukum) yang berisi tata cara penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pidana. Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur proses penyelesaian kasus pidana di tingkat pengadilan.
4.      Hukum Internasional (Perdata dan Publik)
a.       Hukum perdata internasional
yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional.
b.      Hukum publik internasional (hukum antar negara)
yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara yang satu dan negara-negara lain dalam hubungan internasional

·         Hukum Privat
1.      Hukum sipil dalam arti luas (Hukum perdata dan hukum dagang)
Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dan yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.
Hukum dagang adalah hukum yang menurut sebagian sarjana ahli hukum merupakan bagian dalam hukum perdata.
2.      Hukum sipil dalam arti sempit (Hukum perdata saja)


Sumber:


Selasa, 08 Januari 2013

CONTOH KOPERASI SUKSES DI INDONESIA



Nama Koperasi   : Pusat Koperasi Susu Sekar Tanjung
Alamat                 : Jl. Raya Puntir Ds. Martopuro Kec. Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur
Telepon/Fax         : (0343)614949 / (021)8290851         

Kesuksesan
Koperasi ini sangat berpotensi untuk berkembang di pasar produk yang mengandung susu karena koperasi ini hampir bisa dikatakan memonopoli usaha susu di Jawa Timur, banyak sekali order dari brand-brand yang terkenal membuktikan kualitas dari koperasi sekar tanjung yang di atas rata rata.

Koperasi sekar tanjung memiliki lokasi yang strategis yaitu berada di tengah-tengah antara malang dan Surabaya. Dengan begitu koperasi ini bisa mengakomodir order dari kedua kota besar di Jawa Timur tersebut. Hal ini membuat koperasi tersebut semakin terkenal.

Hampir tidak ada pesaing dari koperasi sekar tanjung yang dapat menjadi penghalang bagi koperasi ini, hanya 1 atau 2 perusahaan yang bergerak dalam usaha yang sama dilakukan seperti koperasi sekar tanjung sehingga koperasi ini bisa dikatakan hampir memonopoli pasar jawa timur.

Koperasi Sekar Tanjung ingin membuktikan bahwa bisnis pengolahan susu secara modern tak hanya bisa dijalankan perusahaan susu skala besar yang kebanyakan perusahaan asing (PMA), tapi sebuah koperasi pun bisa. Di samping itu, para pengelola koperasi ini juga punya harapan, bahwa dengan memproses susu sendiri hingga menjadi produk akhir, profitnya bisa lebih besar sehingga keuntungan yang diterima para anggota koperasi bakal lebih baik.

Sejak setahun lalu, Sekar Tanjung memiliki pabrik pemrosesan susu sendiri di atas lahan seluas 2,75 hektare. Tak tanggung-tanggung, koperasi ini mendatangkan mesin pemroses dari Swedia. Investasinya diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Pabriknya itu setiap hari dipasok susu segar sekitar 20 ton. Sekar Tanjung pun kini sudah mampu memproduksi dan memasarkan produk susu cair dalam kemasan – mirip produk Ultra Jaya – yang dipasarkan di Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Batam, Padang dan Bali. Mereknya pun beragam, ada Idola, Juara, Sekar, dan Starkit.

Dituturkan oleh Ketua Umum Koperasi Sekar Tanjung, tahun 2006 produksi susu koperasi ini berkisar 40-50 ton per hari. Yang juga membanggakannya, koperasi ini sanggup menggaji (take home pay) Rp 682 ribu plus makan buat pekerja (baru), alias lebih tinggi dari UMR Pasuruan (Rp 627 ribu).

PKIS Sekar Tanjung sejak april lalu berhasil memperluas penjualan produk susu UHT ke Singapura sebanyak lima kontainer. Perluasan penjualan ke mancanegara itu diikuti dengan penambahan jadwal kerja industri pemrosesan susu menjadi 3 shift yang melibatkan 480 karyawan.

Meski berbadan hukum koperasi, Sekar Tanjung ternyata bisa dikelola secara profesional layaknya bisnis perusahaan swasta besar. Sampai-sampai PT Greenfield Indonesia pun tertarik melakukan maklun produksi di koperasi ini untuk menghasilkan susu merek Real Good. Kesuksesan ini menambah prestasi Sekar Tanjung sebelumnya yakni sebagai penghasil 5% susu di Ja-Tim dan pemasok utama susu buat Nestle.