PERKEMBANGAN
SISTEM EKONOMI SEBELUM ORDE BARU
A.
Pengertian Sistem Ekonomi
Sistem ekonomi
adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan yang berdampak pada kehidupan
masyarakat baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dari definisi tersebut
memiliki beberapa sifat penting yaitu, suatu proses yang merupakan perubahan yang
terjadi secara terus menerus dan sesuatu yang dapat merubah tingkat penghidupan
masyarakat.
Pendapat lain juga menegaskan bahwa sistem ekonomi adalah cara suatu bangsa atau negara dalam menjalankan perekonomianya.
Sedangkan Sistem
perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk
mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun
organisasi di negara tersebut.
Perbedaan
mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah
bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem,
seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem
lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem
ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut.
B. Perkembangan Sistem Ekonomi Sebelum Orde baru
Sistem ekonomi
yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi pancasila yang disebut juga
demokrasi ekonomi. Landasan pokoknya pasal 33 ayat 1-4 UUD 1945 (hasil
amandemen).
Demokrasi
ekonomi dipilih, karena memiliki ciri-ciri yang positif diantaranya adalah:
·
Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan
· Cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh Negara
· Warga
negara memiliki kebebasan dalam meilih pekerjaan yang dikehendakinya serta
mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak
· Hak
milik perorangan diakui dan pemanfaatnanya tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan masyarakat
· Potensi,
inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam
bats-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
·
Fakir
miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara
Dengan demikian
perkonomian indonesia tidak mengizinkan adanya :
· Free
fiht liberalism, yaitu adanya suatu kebebasan usaha yang tidak terkendali
sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dan
terjajah dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si
miskin.
· Etatisme,
yaitu keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motivasi
dan kreasi masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat. Jadi
masyarakat hanya bersikap pasif saja.
· Monopoli,
suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga
tidak memberkan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keingian sang
monopoli. Disini konsumen seperti robot yang diatur untuk mengikuti jalannya
permainan.
Perkembangan
sistem ekonomi sebelum orde baru sudah ada sejak negara Republik Indonesia
berdiri, sudah banyak tokoh-tokoh negara yang telah merumuskan perekonomian
yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun melalui diskusi
kelompok. Sebagai contoh Bung Hatta, semasa hidupnya beliau mencetuskan ide
bahwa dasar perekonomian indonesia sesuai dengan cita-cita tolong menolong.
Demikian juga
dengan tokoh ekonomi indonesia saat itu, Sumtro Djojohadikusumo, dalam
pidatonya di negara amerika tahun 1949 menegaskan bahwa yang dicita-citakan
adalah ekonomi semacam campuran tetapi telah disepakati suatu bentuk ekonomi
baru yang dinamakan sebagai sistem ekonomi pancasila yang didalamnya mengandung
unsur penting yang disebut demokrasi ekonomi.
Meskipun awal
perkembangan perekonomian indonesia menganut sistem ekonomi pancasila. Ekonomi
demokrasi dan mungkin ‘campuran’ namun bukan berarti sistem perokonomian
libelaris dan etatisme tidak pernah terjadi di indonesia. Awal tahun 1950-an
sampai dengan tahun 1957-an merupakan bukti sejarah adanya corak libelaris
dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme, pernah juga
mewarnai corak perekonomian di tahun 1960-an sampai masa orde baru.
Keadaan ekonomi
Indonesia antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1965-an sebenarnya telah diisi
dengan beberapa program dan rencana ekonomi. Namun semua program dan rencana
tersebut tidak memberikan hasil yang berarti bagi perekonomian Indonesia.
Faktor-faktor
penyebab beberapa sistem perekonomian indonesia adalah :
· Program
tersebut disusun oleh tokoh yang relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh
politik, sehingga keputusan yaang dibuat cenderung menitik beratkan pada
masalah politik bukan masalah ekonomi.
· Akibat
lanjutan dari kegagalan diatas dana negara yang seharusnya di alokasikan untuk
kepentingan kegiatan ekonomi justru di alokasikan untuk kepentingan politik dan
perang.
· Adanya
kecenderungan terpengaruh untuk menggunakan sistem perekonomian yang tidak
sesuai dengan kondisi masyarakat indonesia.
Akibat yang
ditimbulkan dari sistem etatisme yang pernah terjadi di Indonesia pada periode
tersebut dapat dilihat pada bukti berikut:
1. semakin
rusaknya sarana produksi dan komunikasi yang membawa dampak menurunnya nilai
eksport kita.
2.
hutang
luar negeri yang justru dipergunakan untuk proyek mercu suar
3. defisit
anggaran Negara yang semakin besar, dan justru ditutup dengan mencetak uang
baru, sehingga inflasi yang tinggi tidak dapat dicegah kembali
C. Pemerintahan
Pada Masa Orde Lama
1. Masa pasca
Kemerdekaan (1945-1950)
Pada masa awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat
buruk, yang antara lain disebabkan oleh:
·
Inflasi yang sangat tinggi, hal ini
disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali.
Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang
yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javashe Bank ,mata uang
pemerintah Hindia Belanda,dan mata uang pendudukan Jepang. Pada tanggal 6 Maret
1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands
East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah
yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan
uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang
Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar
mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
· Adanya blockade ekonomi
oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar
negeri RI.
·
Kas Negara kosong
·
Eksploitasi
besar-besaran di masa penjajahan
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi
kesulitan ekonomi,antara lain:
·
Program Pinjaman
Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan IR. Surachman pada bulan Juli 1946.
· Upaya menembus blockade
dengan diplomasi beras ke India (India merupakan Negara yang mengalami nasib
yang sama dengan Indonesia yaitu sama-sama pernah dijajah, Indonesia menawarkan
bantuan berupa padi sebanyak 500.000 ton dan India menyerahkan sejumlah
obat-obatan kepada Indonesia),mengadakan kontak dengan perusahaan swasta
Amerika, dan menembus blockade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura
dan Malaysia.
· Konferensi Ekonomi
Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam
menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi
dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi
perkebunan-perkebunan.
·
Pembentukan Planning
Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
· Kasimo Plan yang intinya
mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang
praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik
(mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
2. Masa
Demokrasi Liberal (1950-1957)
Permasalah ekonomi yang dihadai oleh bangsa
Indonesia masih sama seperti sebelumnya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk
mengatasi masalah ekonomi, antara lain:
· Program Benteng (Kabinet
Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir
nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi
impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir
pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya
dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini
gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa
bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
Pada kabinet ini untuk pertama kalinya
terumuskan suatu perencanaan pembangunan yang disebut Rencana Urgensi
Perekonomian (RUP)
· Nasionalisasi De
Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th
1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. (Kabinet Sukiman)
· Sistem ekonomi Ali
(kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu
penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha
non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan
pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional.
Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang
berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit
dari pemerintah. (Kabinet ini sangat melindungi importer pribumi, sangat
berkeinginan mengubah perekonomian dari struktur colonial menjadi nasional)
· Pembatalan sepihak atas
hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan
pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan
tersebut.(Kabinet Burnahudin).
3. Masa
Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959,
maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi
Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh
pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama
dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan
ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan
ekonomi Indonesia, antara lain:
· Devaluasi yang diumumkan
pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan
Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua
simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
· Pembentukan Deklarasi
Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara
terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian
Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
·
Devaluasi yang dilakukan
pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga
uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat
uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan
pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
SUMBER:
- http://aindua.wordpress.com/2011/02/16/sistem-perekonomian-indonesia/
- http://emilianovitasari.blogspot.com/2011/04/contoh-kasus-penggelapan-pajak.html
- http://www.sarjanaku.com/2011/09/pengertian-sistem-ekonomi-tradisional.html
- http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab1-sistem_perekonomian_indonesia.pdf